TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditengah panasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta, DPRD Yogyakarta pada umumnya menginginkan supaya Sri Sultan Hamengku Buwono melepas baju partainya agar lebih bersifat netral.

Ketua DPRD Yogyakarta Yoeke Indra Agung Laksana menjelaskan bahwa kebanyak fraksi yang ada di DPRD Yogyakarta menginginkan Sultan tidak berpartai Politik.

"Kami melihat itu hak pribadi setiap warga negara untuk bisa mempunyai sikap politik. Walaupun banyak juga yang dalam penyampaian pendapat fraksi ada yang menginginkan bahwa beliau (Sultan) tidak terlibat Parpol atau netral," kata Yoeke saat ditemui di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/12/2010).

Ketua Komite I DPD RI menyikapi hal tersebut menjelaskan bahwa sampai saat ini agar Sultan tidak berpolitik, itu belum dibahas DPD RI. "Tapi saya lebih cenderung Sultan tidak melakukan politik praktis setelah dia ditetapkan. Ini pandangan pribadi saya, belum dibahas di komite satu dan DPD RI," terangnya.

DPD RI menegaskan akan memperjuangkan agar Sri Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebgai Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi DPD RI menyadari bahwa yang menjadi penentu saat ini adalah fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya kira standing positionnya berada di masing-masing fraksi di DPR RI. Sikap Golkar, PKS, dan PKS sudah jelas, sedangkan PAN dan PKB masih ragu-ragu. Itu bisa menggmabarkan tetang posisi yang akan diambil masing-masing frkasi," jelasnya.