Gubernur BI Surati DPR Bantah Isu Suap Rp 100 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR RI, mengumumkan telah menerima salinan surat pernyataan Gubernur BI Darmin Nasution tertanggal 17 Desember 2010 tentang isu kasus suap Rp 100 miliar yang menegaskan bahwa BI sama sekali tak pernah melakukan pendekatan atau pembicaraan secara langsung maupun tidak langsung dengan anggota Komisi XI untuk memuluskan kepentingan BI dalam RUU Transfer Dana, Mata Uang, OJK, dan BI.

"Saya terima salinannya tadi pagi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz dalam rilisnya ke Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (21/12/2010).

Harry berpendapat dengan surat itu BI dapat dianggap tidak bertanggungjawab atas perilaku pegawai BI atau siapa saja yang mengatasnamakan atau terkait BI mengenai isu suap tersebut.

"Karena BI lembaga negara profesional, kasus ini atau kasus-kasus lainnya bila melibatkan pegawai BI layak diselesaikan di internal BI secar profesional pula," kata politisi Golkar ini

Dikatakan, bila ada anggota Komisi XI dituduh, dilibatkan, atau dikaitkan dengan kasus ini, sepenuhnya menjadi diskresi anggota tersebut untuk membela nama baiknya.

"Kepada rapat Komisi XI, anggota Komisi XI yang disebut-disebut tersebut sudah menyampaikan tentang ketidakterlibatannya," kata Harry.

Dengan surat pernyataan Gubernur BI tersebut, kata Harry, secara kelembagaan isu tersebut yang menyebut kelembagaan BI dan Komisi XI dianggap selesai.