Golkar Desak Presiden Bubarkan Satgas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar meminta kepada Presiden SBY untuk memberikan klarifikasi secepatnya atas peran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum atas kasus Gayus Tambunan. Pengakuan Gayus yang mengaku Satgas mensetting kasusnya, membuat Golkar menaruh curiga. Golkar kemudian menantang kepada Presiden SBY untuk segera membubarkan Satgas.

Hal ini diungkapkan oleh politisi Golkar yang juga anggota Fraksi Golkar DPR di Komisi III, Nurdiman Munir, kepada Tribunnews.com,Rabu (19/01/2011).

"Atau, bisa saja Satgas diplintir pihak lain, mengadu domba dengan presiden. Oleh sebab itu, kami meminta klarifikasi dari presiden atas pengakuan Gayus yang mengaku Satgas berada di belakang kasusnya. Presiden harus menindaklanjuti pengakuan Gayus ini dengan membubarkan Satgas," kata Nudirman.

12 Intruksi presiden soal penegakkan hukum, termasuk dalam menuntaskan kasus Gayus, akan sia-sia bila tak ada tindakan tegas yang dilakukan presiden. Termasuk penyelesaian kasus Century.

"Atas pengakuan Gayus, bisa saja menegaskan Satgas bermain sendiri. Mungkin, tanpa sepengetahuan presiden juga. Karena itu kita kembalikan kepada bapak presiden. Kalau memang pengakuan Gayus benar, maka presiden harus legowo, rendah hati membubarkan Satgas," tegas Nudirman.

Golkar, kata Nudirman akan membahas untuk mempertimbangkan apakah akan tetap berada di koalisi pemerintah terkait pengakuan Gayus Tambunan. Pengakuan Gayus, tentu harus didasari atas bukti-bukti yang ada tentang intervensi Satgas yang mensetting, terkesan untuk memojokkan Golkar soal pertemuannya dengan Ketum Golkar Aburizal Bakrie, atau Ical di Bali.

"Golkar akan bersikap dari pengakuan Gayus bahwa, yang bermain di belakangnya adalah Satgas. Kalau memang benar seperti ini caranya, kan tentu kita minta pertanggungjawaban juga dari bapak presiden," cetus Nudirman.

Namun, Nurdin menjelaskan, terlalu cepat bila Golkar akan memutuskan keluar dari Setgab Koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Atas pengakuan Gayus ini, lanjutnya lagi, tentu akan menjadi pembahasan khusus bagi Partai Golkar.