SBY Blunder Pertahankan Denny Indrayana Cs

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ade Mayasanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan blunder politik dengan mempertahankan Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein di Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

Apalagi, ketiga orang ini telah memporak-porandakan sistem hukum di Tanah Air.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi Hukum DPR RI Nudirman Munir saat dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (23/1/2011).

Pernyataan Nudirman ini menanggapi Presiden Yudhoyono yang telah memanggil sejumlah anggota Satgas di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/1/2010) sore.

Dalam pertemuan itu, Presiden mendukung penuh upaya Satgas menuntaskan perkara Gayus HP Tambunan dan berpesan agar Satgas bekerja secara profesional dan proporsional.

Menurut Nudirman, dengan membiarkan ketiga orang tersebut berada di Satgas, sistem hukum tambah kacau. Di tengah meredupnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, sikap SBY bakal menjadi bumerang.

"Ini justru akan menjadi bumerang bagi SBY sendiri. Ini karena SBY sudah tidak bisa balik kembali," ujar Nudirman.

Wakil Ketua Badan Kehormantan (BK) DPR RI ini menjelaskan, Presiden Yudhoyono telah melempar pertaruhan politik yang sangat besar. Bila Satgas, bisa membongkar habis mafia pajak, tentu SBY akan mendapat hasil yang positif pula.

Namun sebaliknya, bila Satgas tidak mampu membongkar permaian Gayus berikut jaringan mafia perpajakan, SBY akan mendapat noda hitam di pemerintahannya.

"Kalau ini gagal, akan menjatuhkan citra pemerintahan sekarang dan akan berakibat pada 2014. Tapi kalau ini berhasil, akan memperbaiki citra," ungkapnya. "Mudah-mudahan Presiden benar. Kita sangat berharap mafia pajak harus diselesaikan, karena pemasukan pajak ini sangat menentukan, hampir 1.000 triliun rupiah menguap."