Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dugaan Markus di MK

KPK Sudah Periksa Dirwan Mahmud di Dalam Penjara

KPK ternyata sudah memeriksa Dirwan Mahmud, mantan calon Bupati Bengkulu Selatan yang diduga terlibat kasus suap di lingkungan MK

KPK Sudah Periksa Dirwan Mahmud di Dalam Penjara
politikindonesia.com
Dirwan Mahmud, mantan Bupati Bengkulu Selatan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vanroy Pakpahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) ternyata sudah memeriksa Dirwan Mahmud, mantan calon Bupati Bengkulu Selatan yang diduga terlibat kasus suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

"Sudah diperiksa. Kalau nggak salah Kamis minggu lalu," ujar Muspani, penasihat hukum Dirwan saat dihubungi, Selasa (25/1/2011).

KPK memeriksa Dirwan di sel tahanannya di Mapolres Kalianda. Dirwan berada disana atas dugaan kepemilikan satu butir ekstasi di Pelabuhan Bakauheni pada Minggu (2/1/2011) dinihari saat hendak menyeberang menuju Jakarta.

"KPK kan kalau mau meriksa tidak ada yang boleh menghalangi,"
tutur Muspani ketika ditanya apakah KPK sudah berkoordinasi dengan
pihak Polres Kalianda untuk dapat memeriksa Dirwan.

Dirwan, kata Muspani dimintai keterangannya seputar pengakuannya
kepada tim investigasi dugaan mafia hukum dan suap MK.

"Sejauh ini belum ada rencana pemeriksaan lanjutan (dari KPK)," tuturnya.

Seperti diketahui Dirwan Mahmud ditangkap oleh satuan Polres Kalianda
Lampung Selatan di Pelabuhan Bakauheni atas dugaan kepemilikan satu
butir ekstasi, pada Minggu (2/1) dinihari saat hendak menyeberang
menuju Jakarta.

Sedianya Dirwan akan memberikan keterangan soal pencabutan
keterangannya pada tim investigasi pengungkapan makelar perkara di
Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, setelah ditunggu, Dirwan tak kunjung
datang. Konferensi pers pun akhirnya berlangsung tanpa kehadiran
Dirwan.

Dalam laporan investigasi MK ditemukan ada seorang panitera pengganti
bernama Makhfud yang diduga menerima suap sebesar Rp58 juta dari
mantan calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. Namun, jumlah ini
dibantah kuasa hukumnya yang mengungkapkan kliennya hanya menerima
Rp35 juta.

Selain uang, Makhfud diduga juga menerima sertifikat tanah dari Dirwan
Mahmud. Saat ini, uang dan sertifikat sudah dikembalikan kepada Dirwan
sejak Agustus 2009.

Makhfud juga diduga telah melakukan pertemuan dengan Dirwan dengan
Neshawaty dan Zaimar, anak dan ipar Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi.

Belakangan, Arsyad membantah keluarganya terlibat dalam kasus itu.
Sementara Nesha sudah melaporkan Dirwan ke polisi atas pencemaran nama
baik. Dirwan pun kemudian mencabut kesaksiannya dalam laporan tim
investigasi MK itu.

Dirwan Mahmud merupakan orang yang pernah berperkara di Mahkamah
Konstitusi terkait judicial review UU Pemda tentang syarat calon
kepala daerah. Dalam proses tersebut, dia mengaku mendapati praktik
makelar kasus di MK yang ditangani oleh anak Arsyad, Neshawati.

Dugaan praktik makelar kasus ini dilaporkan ke Tim Investigasi MK
dalam bentuk testimoni. Atas laporan ini, MK saat ini membentuk
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengusut dugaan pelanggaran kode
etik.

Penulis: Vanroy Pakpahan
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas