KH Hasyim Muzadi: NU Harus Tetap Plat Hitam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SAYA teringat taushiyah dari Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terdahulu, yaitu Almaghfurlah KH Ahmad Siddiq. Beliau mengatakan, antara lain sebagai berikut :

"NU ibarat kereta api yang jelas relnya, kemana akan menuju, jelas masinis dan kondekturnya, jelas pula siapa penumpangnya dan siapa yang tidak boleh jadi penumpang karena belum punya karcis. Selain itu, stasiunnya juga jelas, kapan berhenti dan kapan berjalan. Tidak boleh menjadi taksi yang disewa orang seenaknya secara jam jaman... "

Sebagai kendaraan perjuangan, NU harus tetap sebagai kendaraan plat hitam. Bukan plat kuning atau plat merah. Plat hitam artinya milik sendiri, milik ulama dan umat, lengkap dengan prinsip-prinsip perjuangan assalafussoleh kita sebagai para pendiri NU. NU tidak hanya organisasi, tapi ruh, prinsip dan manhaj pengembangan.

Kalau NU plat kuning, dia akan terombang ambing kesana kemari, utamanya di suasana kebangsaan yang carut marut seperti sekarang ini. Terkait ini, sejak dahulu, NU menjadi pemimpin gerakan moral kebangsaan lintas agama di Indonesia.

Karena itu, seharusnya NU memimpin lintas agama, karena memang paling pantas sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, serta punya kompetensi secara visioner, nasionalistik dan universal.

Keberadaan NU sebagai pemimpin gerakan moral kebangsaan memang sangat penting agar "perjalanan lintas agama tidak salah metode". Sebaliknya, jika mengambil jarak dengan lintas agama, maka peluang untuk memimpin sudah tidak ada lagi, atau bahkan teresolasi.

Selanjutnya, kalau NU berplat merah, maka artinya NU telah menjadi bagian dari penguasa (executif). Padahal loyalitas mutlak NU kepada negara (Right or wrong is my country), bukan kepada penguasa. Terhadap penguasa (trias politika) diberlakukan amar makruf nahi mungkar.

Dukungan atau kritikan/penolakan bersifat kasuistik, kalau benar didukung kalau salah ditolak atau dikritik. Dan, kritik yang dilontarkan NU atas suatu yang tidak benar, adalah bentuk loyalitas kepada Negara.

Oleh karenanya, meletakkan NU sebagai bagian dari kekuasaan adalah pelanggaran perjuangan, namun NU juga tidak boleh pula menjadi oposisi. Kalau oposisi tidak bisa amar makruf, kalau nge-sub tidak bisa. nahi mungkar.

Tanggal 31 Januari nanti adalah harlah NU. Maka perlu perenungan kembali, apakah kita sudah benar-benar NU ?.(A HASYIM MUZADI/Pengasuh Ponpes Al-Hikam Malang dan Depok-Mantan Ketua Umum PBNU).