TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bisa ditunda jika kesiapan teknis maupun efek sosialnya tidak siap.

"Kalau menunjukan tanda-tanda yang kurang begitu siap , baik kesiapan teknis maupun efek sosialnya maka bisa saja kita tunda," tegas Hatta, di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Hatta melanjutkan bahwa kajian yang tengah disiapkan Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina harus melihat situasi oil price saat ini dan memperhitungkan inflation dan segala macem dampak sosial dari rencana tersebut.

Namun, ditunda atau tidak, menurut Hatta itu masih tergantung pada kajian mengenai dampak yang diakibatkan program pembatasan BBM bersubsidi.

"Saya hanya kepada 1 polacy makro nanti kalau masalah teknis ditujukan kepada ESDM. Intinya adalah, tunggu kajian itu tapi saya memandang dalam situasi oil price saat ini dan kita juga harus memantaine stabiliti, pangan kita, puschasing power masyarakat kita, inflation dan segala macem," ujarnya.

Hatta menjelaskan pula bahwa kalau rencana pembatasan ditunda, mengenai waktu, masih harus dibahasa bersama DPR.

"Sampai kapan ditundanya, maka kita bahas dulu seperti apa hasil kajian tersebut toh pembahasannya tidak bisa pemekita sudah putuskan bersama DPR," terangnya.

Selain itu, di tengah manaiknya harga minyak dunia, ditegaskan Hatta, bahwa pemerintah belum terpikirkan untuk menaikan harga BBM. "Belum ada sama sekali," tegasnya.

Menghadapi lonjakan harga minyak dunia, langkah yang diambil pemerintah adalah dengan menjalankan 2 polacy (kebijakan).

Pertama, imbuh Hatta, dari sisi suplai, pemerintah akan terus meningkatkan produksi.  Kedua, pada sisi demand akan ditata demand dengan baik

"Penghematan kemudian dimana kita bisa memanfaatkan energi-energi terbarukan ya harus digenjot," jelasnya.