TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan pemerintah sudah memikirkan langkah antisipasi bila pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ditunda.

"Kalau ditunda, itu sesuatu yang sudah kita antisipasi baik untuk bisa diimplementasikan," ujarnya, di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Antisipasi itu juga menurutnya, dari sisi keuangan pun sudah dipertimbangkan pemerintah kalau program ini ditunda pelaksanaannya pada awal April nanti.

"Dari sisi keuangan, kita melihat penundaan pengaturan implementasi BBM ini itu ada implikasi keuangannya. Tapi itu sudah kita antisipasi, kalau tidak dilaksanakan di April," tegasnya.

Dia melanjutkan antisipasi pemerintah bukan hanya pada tingkat jika penundaan pada tahap awal di Jabodetabek saja. Melainkan pertimbangan antisipatif sampai dengan tingkat Pulau Jawa pun sudah dipikirkan.

Untuk itu, pihaknya nantinya juga akan berkonsultasi dengan menteri ESDM, BPH Migas, dan Pertamina untuk menutup beban akibat penundaan.

Agus melanjutkan antisipasi agar dengan penundaan pembasan BBM bersubsidi tidak mengakibatkan peningkatan subsidi. Sehingga dengan itu, anggaran subsidi tidak tembus Rp 3-6 triliun.

"Kita melakukan antisipasi. misalnya kita kan sudah dalam proses mengeluarkan Inpres penghematan, penghematan di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) bisa menghemat pengeluaran yang tidak produktif seperti rapat-rapat, konsinyering, dan perjalanan dinas, dan lain-lainl, itu bisa dikurangi dan kita bisa memperoleh dana antara Rp 15-20 triliun, itu juga merupakan cadangan-cadangan yang bisa kita gunakan untuk kehati-hatian," jelasnya.