Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Travel Cheque

Gagal Periksa Mega, KPK Utang Kepada Masyarakat

Kubu Max Moein rupanya masih tidak puas dengan kegagalan kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gagal Periksa Mega, KPK Utang Kepada Masyarakat
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Max Moein rupanya masih tidak puas dengan kegagalan kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mereka pun "meneror" KPK, dengan menyebut kegagalan itu adalah utang yang harus dilunasi oleh KPK.

"Bagi Tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI), pemanggilan Megawati Soekarnoputri dan kawan-kawan sebagai saksi menguntungkan oleh KPK masih tetap menjadi hutang KPK terhadap publik," kata penasihat hukum Max Moein Cs dari TPDI yaitu Petrus Selestinus dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Minggu (27/2/2011).

Seperti diketahui KPK gagal memeriksa Mega sebagai saksi yang
meringankan atas permintaan Max Moein dan Poltak Sitorus. Pasalnya, Mega menolak bersaksi meringankan bagi keduanya.

Petrus mengatakan, KPK tidak dapat menjadikan penolakan Mega itu, sebagai alasan mereka tak bisa memeriksa Mantan Presiden kelima Indonesia itu.

"Karena ketika usul pemeriksaan saksi menguntungkan dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, maka menurut hukum ketika itu juga melekat kewajiban KPK selaku penyidik untuk memanggilnya," katanya.

KPK, kata Petrus, harus kembali memanggil dan memeriksa Mega, untuk melunasi utang mereka terhadap publik. "Begitu juga dengan
Bibit-Chandra, KPK harus memanggil dan menjadikannya saksi
menguntungkan (bagi Panda), karena kata-kata menguntungkan disini harus dipandang sebagai menguntungkan bagi kepentingan untuk membuat perkara menjadi jelas demi melihat siapa sebenarnya yang harus dimintai pertnggung jawaban secara hukum
dan untuk penegakan hukum itu sendiri," jelasnya.

"Para Tersangka saat ini, seperti berlomba lomba meminta KPK memeriksa saksi menguntungkan sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 116 KUHAP juga karena mereka (Panda Nababan dan Max Moein Cs), bahkan publik, melihat dengan jelas kejanggalan dan ketidak adilan sikap KPK yang tidak sungguh-sungguh menjerat si penyuap dan si penerima suap yang sudah terang benderang berada dihadapan KPK," imbuhnya menguatkan alasan mengapa KPK harus memeriksa para saksi meringankan.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vanroy Pakpahan
Editor: inject by pe77ow
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kasus Travel Cheque

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas