Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Komisi III DPR Jangan Lemahkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai konfrontasinya dengan Komisi III DPR.

Komisi III DPR Jangan Lemahkan KPK
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua KPK Busyro Muqoddas 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai konfrontasinya dengan Komisi III DPR. Lembaga pemberantas korupsi ini mengingatkan Komisi III DPR untuk tidak bermain-main dalam membuat atau merevisi suatu undang-undang.

"Saya sebutkan kalau mau membuat revisi atau membuat undang-undang, setidaknya hati-hati. Jangan bernafsu," kata Ketua KPK Busyro Muqodas di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/3/2011).

KPK menyarankan para anggota dewan untuk melepaskan nafsu dan kepentingan pribadi dan golongannya saat hendak membuat atau merevisi suatu UU.

Mereka, kata Busyro, sebaiknya harus mendengarkan suara masyarakat sebelum melangsungkan niat dan rencananya itu. "Lakukan suatu survey yang bertanggungjawab dan surveyor nya harus yang indendepen," tantangnya.

Busyro yakin mayoritas masyarakat tidak akan setuju dengan rencana pengebirian kewenangan KPK. Busyro sendiri mengaku dirinya mendengar dan mengendus adanya rencana pengebirian kewenangan KPK, dalam proyek revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Proyek revisi UU KPK itu
sendiri, untuk diketahui, diinisiatori oleh Komisi III DPR.

"Ada upaya melemahkan KPK melalui revisi UU KPK. Maisntreamnya memang seperti itu. Dan ada beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa KPK lebih baik fokus pada upaya preventif (pencegahan)," tuturnya.

KPK, kata Busyro, menentang tegas upaya-upaya tidak terhormat seperti itu. "Kalau mau melemahkan KPK. Berpikir ulang 1000 kali lah," tegasnya.

KPK tidak setuju kewenangan penindakan, penuntutan, penyidikan, dan sebagainya, yang melekat padanya, harus tanggal dalam sebuah skenario bernama revisi UU.

"Pertanyaannya, statement yang seperti itu (KPK lebih baik fokus pada pencegahan) bisa dipertanggungjawabkan secara moral akademis metodologis atau tidak? Makanya mereka (DPR) kan tentu harus melakukan suatu survey. Tidak boleh hanya asusmsi kosong. Nanti cacat undang-undang itu," tuturnya.

"Silakan saja mereka (DPR) melakukan itu, sejumlah perguruan tinggi ditunjuk, LSM ditunjuk, lakukan survey dan yang di survey jangan hanya KPK saja. kepolisian dan kejaksaan juga, itu fair," imbuhnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vanroy Pakpahan
Editor: inject by pe77ow
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas