Pembubaran Ahmadiyah bukan Berarti Abaikan HAM
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan pemerintah pasti mempunyai alasan kuat jika memang ingin membubarkan Ahmadiyah.
Penulis:
Iwan Taunuzi
Editor:
Johnson Simanjuntak
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-Umum-YLBHI-Muhammad-Isnur-saat-konferensi-pers-di-Gedung-YLBHI.jpg)
Pembubaran tersebut, jika benar terjadi, bukan berarti menafikan HAM, karena kelompok ini membawa paham yang mengganggu hak asasi umat Islam pada aspek yang fundamental yaitu akidah. Maka hal itulah yang kemudian menimbulkan keresahan.
"Itu bukan berarti pemerintah mengabaikan HAM," ungkap Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Jumat (4/3/2011).
Menanggapi keluarnya SK Gubernur di beberapa daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah, Din mengatakan hal itu merupakan sebuah reaksi. Namun demikian ia mengaku akan mengkaji apa alasan dan dasar hukumnya.
"Bahwa Pemda punya kewenangan dari pemerintah pusat memang iya, karena itu komparatif dari UU otonomi kita. Cuma alasannya apa? Kalau alasannya mengganggu ketertiban umum tentu setiap daerah berbeda," ujarnya.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/rokok-dan-vape-787.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Harga-Pangan-Stabil-Awal-Ramadan_20250309_132422.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Penampakan-Bripka-Dedy-Wiratama-pakai-baju-tahanan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Syarief-Sulaeman-Nahdi-di-Gedung-Jampidsus-Kejaksaan-Agung.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/JALUR-KERETA-Anggota-Komisi-VI-DPR-RI-Rivqy-Abdul-Halim.jpg)