TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dinilai kurang tegas menyikapi agresi AS ke Libya. Namun, Ketua DPR, Marzuki Alie menilai sikap tersebut lebih kepada kehati-hatian dalam memberikan pernyataan.

"Kalau DPR kan hanya statement-statement politik, kalau disana nggak bisa buru-buru karena pengaruh statement luas, jadi tentu melalui proses dan mekanisme. Jadi melalui mekanisme. Dan jangan dibilang tidak tegas kan ada proses, mekanisme, dan tidak buru-buru, kalau DPR iya." ujar Marzuki saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

Marzuki meyakini perwakilan Indonesia di luar negeri pastinya sudah melakukan sesuatu dan sudah terdengar oleh kita. Hanya saja memang ada tata urutan tertentu yang harus dilalui sebelum bersikap.

"Kita itu kan mulai dari dubes kita di PBB, lalu kemenlu, kabinet lalu presiden dan tentu ada urutan. Saya yakin perwakilan kita di luar negeri pasti melakukan sesuatu yang sudah terdengar oleh kita," jelasnya.

Meski begitu, Marzuki belum dapat memastikan apakah dengan adanya tahapan-tahapan tersebut Indonesia bisa bersikap tegas.

"Jangan tanya ke saya, tanya pemerintah. Kok nanya saya," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan pemerintah Indonesia dinilai tidak tegas dalam mengambil sikap terkait agresi Amerika dan sekutunya ke Libya. Hal tersebut terlihat dari absennya suara negara-negara ASEAN dalam menyikapi konflik tersebut.