Saan: Besaran Biaya dan Ruangan Bisa Dikaji Ulang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Saan Mustopa berpendapat kalau memang pembangunan gedung DPR banyak yang menentang karena besaran anggaran dan luas ruangan, bisa saja dikaji ulang.

"Kalau dianggap anggaran dan ruangan yang direncanakan terlalu besar, maka sesuai mekanisme hal itu bisa saja diubah, namun memang tidak bisa serta merta," kata Saan Mustopa, di Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Saan mengatakan anggaran pembangunan bisa dipangkas setengahnya dengan berbagai pertimbangan. Misalnya luas ruangan yang 111 meter dianggap berlebihan. Gedung lama juga bisa digunakan misalnya dua ruangan saat ini dijadikan satu sehingga gedung lama masih bisa menampung setengah anggota DPR saat ini.

"Nanti tinggal dibangun gedung baru untuk setengah anggota DPR lainnya, sehingga angkanya pun bisa dipangkas setengahnya. Namun untuk itu tentunya semua harus menyetujuinya di paripurna dan bukan dengan berbicara di media saja," tegasnya.

Saan pun mengkritik tim teknis yang terdiri dari pihak kesekjenan dan kementerian pekerjaan umum yang mematok besaran anggaran dan luasan bangunan untuk para pejabat eselon 1 di pemerintahan.

"Anggota dewan disamakan dengan eselon 1 di pemerintahan, sehingga patokannya pun seperti itu. Kalau pejabat eselon 1 pemerintah mungkin memang membutuhkan ruangan yang besar seluas 110 meter, tapi kalau anggota tidak perlu lah. Pejabat pemerintah kan memang kerjanya di kantor saja, kita kan tidak tiap hari ada di DPR," jelasnya.

Saan pun menyarankan agar fasilitas-fasilitas yang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas kedewanan untuk dihilangkan. Lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk membangun perpustakaan yang komplit yang bisa mendukung tugas kedewanan.

"Kita itu perlu perpustakaan yang komplit, karena itu tentunya sangat mendukung kerja kita. Fasilitas lainnya yang tidak perlu dihapus saja," tandas Saan Mustopa.