TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendati tak secara terus terang menyatakan adanya akrobat politik yang dilakukan Fraksi Gerindra, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR RI, namun Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menisyaratkan ada perubahan sikap Gerindra terkait hal tersebut.

"Saya ga mau komentari, secara formil Gerindra punya wakilnya di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI, dan semua bicara tentang rencana strategis, program juga apa yang diputus di BURT, merupakan representasi fraksi. Jadi saya sebagai Pimpinan tidak bisa mengingkari keputusan BURT, karena representasi fraksi," tutur Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/4/2011).

Terkait langkah Tim Advokasi Gerindra yang menggugat pihak-pihak terkait dalam rencana pembangunan gedung DPR, Marzuki, mengaku kebingungan.

"Saya bingung juga loh, Gerindra itu kan Parpol punya perwakilan di dewan dan mengikuti kegiatan dewan, melakukan langkah hukum, tapi apapun juga ini negara demokrasi kita bekerja sesuai koridor hukum," ucapnya.

Seperti diberitakan, Laskar Gerindra, yang merupakan Tim Advokasi Gerindra, hari ini memasukan guguatan pembangunan gedung DPR RI ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun maksud dari gugatan ini, agar DPR RI membatalkan rencana pembangunan gedung DPR RI yang baru. Dalam gugatan itu pihaknya, ujar Habib, mengajukan permohonan provisi agar selama proses hukum berjalanan, proses pembangunan gedung baru ditunda.

Ketua Laskar Gerindra, Habiburakhman, di hari Minggu menyatakan, dirinya ditugaskan oleh Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mewakili 33 perwakilan rakyat Indonesia yang menggugat pembangunan gedung baru DPR RI.