TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung DPR yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut pimpinan DPR untuk membatalkan rencana pembangunan gedung DPR dan mengembalikan anggaran senilai kurang lebih Rp 1,138 triliun kepada negara.

"Kita juga menuntut agar pimpinan DPR meminta maaf secara terbuka melalui sidang Paripurna DPR atas rencana pembangunan Gedung DPR yang dinilai telah melukai perasaan rakyat seluruh Indonesia," kata Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Alvon mengatakan jika pimpinan DPR tidak memenuhi tuntutan dalam jangka waktu 7 hari setelah somasi dilayangkan maka pihaknya akan menempuh jalur penyelesaian secara hukum.

"Koalisi sendiri sudah merencanakan pengajuan gugatan citizen law suit sedikitnya 15 daerah," ujar Alvon.

Pembangunan gedung DPR, kata Alvon, jika dipaksakan sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat. DPR juga dinilai tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat.

Dirinya mencontohkan sektor pendidikan data menunjukkan jumlah gedung sekolah dasar hingga menengah atas mengalami kerusukan diperkirakan mencapai 170 ribu sekolah. Bila anggaran pembangunan gedung DPR dialokasikan bagi gedung sekolah maka dapat membangun 32000 gedung sekolah baru.

Selain itu pada sektor kesehatan dapat membiayai jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 22 juta penduduk miskin.  Kemudian dapat dialokasikan untuk pengadaan sawag seluas 20.000 hektar atau membangun 11.600 unit rumah sederhana buat rakyat.