SBY Jangan Cari Muka Soal Gedung Baru DPR
Presiden SBY diminta tidak cari muka terkait proyek pembangunan gedung baru DPR. Pernyataan SBY tentang proyek tersebut beberapa
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Presiden SBY
diminta tidak cari muka terkait proyek pembangunan gedung baru DPR.
Pernyataan SBY tentang proyek tersebut beberapa waktu lalu dianggap
hanya omong kosong belaka.
"Presiden (SBY) jangan cari muka soal ini (gedung baru DPR). Sekarang dibantah, tak boleh intervensi itu teori kuno," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat ditemui di gedung baru DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2011).
Menurut Ray, SBY bersandiwara soal gedung baru DPR. Seharusnya dia tidak mengikutsertakan dirinya dalam mega proyek bernilai Rp 1,18 triliun tersebut.
"Presiden ikut bersandiwara soal gedung baru, hanya mencari muka, tapi seolah-olah jalan sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, presiden SBY dalam pidatonya menyampaikan pesan untuk berhemat.
Presiden SBY juga menyampaikan setiap pembangunan dianggarkan melalui kajian pertimbangan matang tentang urgensinya pasti sudah dikaji makanya masuk dalam APBN. Namun SBY minta dievaluasi dan dilihat lagi kemungkinan ada celah untuk efisiensi optimalisasi kemanfaatan anggaran.
"Presiden (SBY) jangan cari muka soal ini (gedung baru DPR). Sekarang dibantah, tak boleh intervensi itu teori kuno," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat ditemui di gedung baru DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2011).
Menurut Ray, SBY bersandiwara soal gedung baru DPR. Seharusnya dia tidak mengikutsertakan dirinya dalam mega proyek bernilai Rp 1,18 triliun tersebut.
"Presiden ikut bersandiwara soal gedung baru, hanya mencari muka, tapi seolah-olah jalan sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, presiden SBY dalam pidatonya menyampaikan pesan untuk berhemat.
Presiden SBY juga menyampaikan setiap pembangunan dianggarkan melalui kajian pertimbangan matang tentang urgensinya pasti sudah dikaji makanya masuk dalam APBN. Namun SBY minta dievaluasi dan dilihat lagi kemungkinan ada celah untuk efisiensi optimalisasi kemanfaatan anggaran.
