TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Koalisi Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR yang mengatakan Presiden SBY telah bersandiwara dalam menyikapi pembangunan gedung baru DPR  dituding sebagai hal yang mengada-ada dan tidak berdasar. Sikap SBY terhadap rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,1 triliun itu menurut Gerakan Aman Adil Sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) sudah jelas, menolak dengan pertimbangan efisiensi anggaran.

"Niat dan ketulusan SBY sudah jelas. Perlu ada efisiensi dan optimalisasi anggaran," ujar Sekjen Gerakan Aman Adil Sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) Didik Mukrianto dalam pernyataannya, Jumat (15/04/2011).

Harusnya, Koalisi Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR, yang merupakan gabungan dari beberapa LSM itu, menjadikan sikap SBY sebagai momentum dan gerakan positif untuk kepentingan bangsa. Dan bukan sebaliknya, menyikapinya dengan sangat tendensius dan jauh dari nilai-nilai nasionalisme kebangsaan.

"Seharusnya itu disikapi secara proporsional dan jujur. Niat dan ajakan SBY sudah didasarkan pada kewenangan kelembagaan," jelasnya.

Di tataran ketatanegaraan, lanjut Didik, perbedaan sikap di eksekutif dan legislatif terkait dengan efisiensi dan optimasi harus disikapi secara proporsional kelembagaan. Kalau kemudian masalahnya selalu dituduhkan kepada SBY sebagai pemangku eksekutif, Didik menegaskan kembali,  maka mereka sebenarnya tengah menyebar fitnah dan  pembunuhan karakter yang membuat bingung masyarakat.

"Salah besar kalau serta merta semua disalahkan kepada SBY. Harusnya kita apresiasi sikap SBY itu. Kita dukung presiden untuk lakukan efisiensi anggaran dan bukan malah menuduh SBY lakukan sandiwara politik," sesalnya.