Kejaksaan Hentikan Kasus Sisminbakum? Semua Belum Final

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menyatakan telah menyelesaikan kajian terhadap berkas kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang menyeret Hartono Tanoesodibyo dan Yusril Ihza Mahendra. Hasil pengkajian yang melibatkan tenaga ahli tersebut akan dibahas pada rapat pimpinan.

"Itu sudah ada kesimpulannya. Nanti akan kita bahas dalam rapat pimpinan," kata Jaksa Agung, Basrief Arief di Kejasaan Agung, Jakarta, Senin (2/5/2011) malam.

Seperti diketahui dalam kasus Sisminbakum Kejaksaan Agung menyatakan negara dirugikan Rp 420 miliar. Tujuh tersangka dijerat dalam kasus ini. Namun perlakukan berbeda diterima oleh tersangka mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan mantan komisaris pengendali PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibyo.

Berkas kedunya belum juga dilimpahkan ke pengadilan hingga saat ini. Hal ini terkait keputusan kasasi Mahkamah Agung terhadap mantan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Admasasmita yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus Sisminbakum.

Kejagung lalu meminta pendapat tenaga ahli, jaksa senior dan pakar hukum . Terdapat dua opsi dapat dipilih Kejaksaan dalam kasus ini. Pertama melimpahkan berkas ke Pangadilan atau menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Basrief mengatakan hingga kini belum memutuskan secara resmi terkait kasus tersebut.

"Tidak ada itu. Saya saja belum apa (memutuskan)," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Jaksa Agung, Darmono mengatakan hal serupa. dirinya membantah bila kasus Sisminbakum akan dihentikan. Menurutnya, keputusan terhadap kasus tersebut belumlah final.

"Belum ada, belum ada, belum ada. Semuanya akan menjadi bahan pertimbangan. Karena itu kita belum bisa tentukan langkah apa yang akan kita lakukan dan akan lakukan kajian secara menyeluruh. Tapi yang diharapkan akan cepat. Masyarakat juga menunggu hasilnya," katanya.