KPK Diminta Terlibat Upaya Transparansi Tender
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terlibat langsung proses tender pembangunan gedung baru DPR untuk menjamin transparansi.
Penulis:
Iwan Taunuzi
Editor:
Johnson Simanjuntak
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pemerintah-rencana-kenaikan-tarif-cukai-hasil-tembakau_20231227_184818.jpg)
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Koalisi Masyarakat Dukung Transparansi (KMDT), Fikri Aziz melalui rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (6/5/2011).
"KPK harus terlibat langsung, bukan hanya mengawasi agar terjamin transparansinya," ujar Fikri Aziz.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan agar KPK tidak disebut sebagai lembaga negara yang justru melegalkan praktek korupsi dalam pembangunan gedung yang menghabiskan triliunan rupiah ini.
"Anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar lebih dari Rp 1,1 trilyun, itu tidak sedikit. Harus ada transparansi proses seterang-terangnya," tegasnya.
Terlebih setelah terdengar kabar yang menyatakan panitia pengadaan gedung baru DPR sebenarnya telah mengantongi calon pemenang jauh sebelum proses ini berjalan.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Peneliti-Kebijakan-Publik-dan-Tata-Kelola-Pemerintahan-Gian-Kasogi-pada-diskusi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/DUGAAN-EKSPLOITASI-Tokoh-masyarakat-adat-Papua.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kantor-komnas-ham-ri.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jaleswari-melalui-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sapi-kurban-milik-Presiden-Prabowo-Gibran.jpg)