DPR Desak Usut Pengadaan Merpati MA 60

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR mendesak investigasi terkait pembelian pesawat MA-60 milik maskapai Merpati Airlines. Menurut Ecky, pihak terkait harus mendalami proses pembelian MA-60 yang disepakati melalui kompromi, karena China mengancam akan membatalkan pembiayaan proyek 10.000 MW jika Merpati membatalkan kontrak.

“Harus diperiksa pihak-pihak terkait dalam kontroversi pembelian MA-60. Bagaimanapun Merpati itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendanaannya berasal dari uang rakyat.” ujar Ecky dalam pers rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (9/5/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pesawat Merpati Airlines jenis MA-60 jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011). Kecelakaan ini merupakan kasus kedua yang menimpa pesawat jenis MA-60 di Indonesia dan kelima di seluruh dunia.

Kasus ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang proses pembelian MA-60, padahal pesawat jenis ini tidak mempunyai sertifikasi
Europa Aviation Safety Agency (EASA) Eropa dan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, tetapi hanya sertifikasi otoritas penerbangan China.

Dalam pandangan Ecky, sisi lain yang harus diungkap dari proses pembelian MA-60 adalah pendanaannya yang menggunakan Sub Loan Agreement (SLA) atau penerusan pinjaman pemerintah kepada  Merpati. Mekanismenya, perjanjian pinjaman dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Bank Exim China dalam tempo 15 tahun dan selanjutnya dari pemerintah, utang diteruskan kepada Merpati.

“Dengan kata lain, pemerintah menjadi penjamin utang Merpati,” ungkap Legislator PKS ini.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III ini mempertanyakan sikap pemerintah dalam melihat tren risiko kecelakaan MA-60 yang tergolong tinggi di Indonesia dan negara-negara lain.

“Karena itu perlu diperiksa dan dikaji kembali proses pembelian pesawat MA-60 ini karena berpotensi merugikan, mulai dari membahayakan keselamatan publik sampai merugikan keuangan negara,” tutup Ecky.