Proyek Gedung Baru Tetap Jalan Meski yang Lama Masih Layak
Proyek pembangunan gedung baru DPR terus menjadi perbincangan hangat di media massa beberapa waktu belakangan ini.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Proyek pembangunan gedung baru DPR terus menjadi
perbincangan hangat di media massa beberapa waktu belakangan ini. Pro
dan kontra mengenai layak atau tidaknya gedung lama dipergunakan
kemudian menemui titik terang.
Hasil kajian dari Kementerian PU menjelaskan bahwa gedung Nusantara I DPR tempat dimana para legislator berkantor dinilai masih layak dipergunakan, namun itu tidak mempengaruhi jalannya pembangunan gedung baru.
"Gedung itu memang masih layak untuk dipakai. Itu maksud menterinya (Menteri PU).Tapi teriak-teriak Nudirman Munir (anggota DPR yang setuju pembangunan gedung-red) nggak didengar apa? Itu kita perhatikan dong anggota DPR yang ingin bekerja," ujar Ketua DPR Marzuki Alie, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/5/2011).
Sementara itu, saat ditanyakan terkait menyusutnya lantai gedung baru DPR dari 36 menjadi hanya 26, Marzuki menyerahkan hal itu kepada BURT untuk memutuskan. DPR, katanya, akan berpegang pada hasil kajian Kementerian PU tersebut.
"Kita bukan orang teknis nggak urusin gedung, kita urusin rakyat," tandasnya.
Pada awalnya anggaran pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp 1,138 triliun dengan asumsi pembangunan 36 lantai. Kemudian efisiensi yang dilakukan PU menjadikan anggaran berkisar Rp 800 milyar dengan asumsi membangun gedung setinggi 26 lantai.
Hasil kajian dari Kementerian PU menjelaskan bahwa gedung Nusantara I DPR tempat dimana para legislator berkantor dinilai masih layak dipergunakan, namun itu tidak mempengaruhi jalannya pembangunan gedung baru.
"Gedung itu memang masih layak untuk dipakai. Itu maksud menterinya (Menteri PU).Tapi teriak-teriak Nudirman Munir (anggota DPR yang setuju pembangunan gedung-red) nggak didengar apa? Itu kita perhatikan dong anggota DPR yang ingin bekerja," ujar Ketua DPR Marzuki Alie, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/5/2011).
Sementara itu, saat ditanyakan terkait menyusutnya lantai gedung baru DPR dari 36 menjadi hanya 26, Marzuki menyerahkan hal itu kepada BURT untuk memutuskan. DPR, katanya, akan berpegang pada hasil kajian Kementerian PU tersebut.
"Kita bukan orang teknis nggak urusin gedung, kita urusin rakyat," tandasnya.
Pada awalnya anggaran pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp 1,138 triliun dengan asumsi pembangunan 36 lantai. Kemudian efisiensi yang dilakukan PU menjadikan anggaran berkisar Rp 800 milyar dengan asumsi membangun gedung setinggi 26 lantai.