Panggil Menteri PU DPR Minta Penjelasan Soal Gedung Baru
DPR akan memanggil Menteri PU, Djoko Kirmanto untuk menjelaskan terkait proyek gedung baru DPR. Pemanggilan akan diagendakan pada Senin
Editor: Johnson Simanjuntak
tribunnews.com/hasanuddin aco
Gambar rencana pembangunan gedung DPR yang baru
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
DPR akan memanggil Menteri PU, Djoko Kirmanto
untuk menjelaskan terkait proyek gedung baru DPR. Pemanggilan akan
diagendakan pada Senin (16/5/2011) mendatang.
"Kita panggil Menteri PU besok Senin. Hasil kajiannya kan sudah kita terima dan sudah kita pelajari. Kita ingin ketemu untuk lebih konkret bagaimana efisiensi gedung baru dari 36 lantai menjadi 26 lantai," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/5/2011).
Marzuki berharap dengan adanya jadwal pertemuan itu diharapkan semua persoalan gedung baru DPR menjadi terang benderang.
"Apapun yang disampaikan kementerian PU ya kita terima dong. Kalau Kementerian PU bilang semiliar ya kita semiliar karena mereka yang ngitung. Jangan diposisikan seolah ada kepentingan di balik itu, yang menghitung kan PU," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut akan ditanyakan pula mengenai angka-angka evaluasi biaya pembangunan gedung baru DPR. Karena sebelum dilakukan efisiensi anggaran pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp 1,138 triliun.
"Itu yang tidak jelas. Terakhir setelah dia menghitung Nusantara I mereka bilang akan dioptimalkan. Nah dulu kami tidak tahu soal jadinya 36 lantai. Ini kan bukan DPR yang ngitung. Bukannya DPR yang tawar menawar tapi DPR ini menyampaikan kepada tim perencana bahwa masih mahal, jangan seolah ada transaksi anggota dengan mereka," tandas Marzuki.
"Kita panggil Menteri PU besok Senin. Hasil kajiannya kan sudah kita terima dan sudah kita pelajari. Kita ingin ketemu untuk lebih konkret bagaimana efisiensi gedung baru dari 36 lantai menjadi 26 lantai," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/5/2011).
Marzuki berharap dengan adanya jadwal pertemuan itu diharapkan semua persoalan gedung baru DPR menjadi terang benderang.
"Apapun yang disampaikan kementerian PU ya kita terima dong. Kalau Kementerian PU bilang semiliar ya kita semiliar karena mereka yang ngitung. Jangan diposisikan seolah ada kepentingan di balik itu, yang menghitung kan PU," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut akan ditanyakan pula mengenai angka-angka evaluasi biaya pembangunan gedung baru DPR. Karena sebelum dilakukan efisiensi anggaran pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp 1,138 triliun.
"Itu yang tidak jelas. Terakhir setelah dia menghitung Nusantara I mereka bilang akan dioptimalkan. Nah dulu kami tidak tahu soal jadinya 36 lantai. Ini kan bukan DPR yang ngitung. Bukannya DPR yang tawar menawar tapi DPR ini menyampaikan kepada tim perencana bahwa masih mahal, jangan seolah ada transaksi anggota dengan mereka," tandas Marzuki.
