Laporan wartawan Tribunnews.com, Iwan Taunuzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari PBHI Jakarta, Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (SOMASI UNAS) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Berantas Koruptor mendesak Komisi Yudisial segera memeriksa mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Bengkulu, M. Chairuddin.

Ketua PBHI Jakarta, Hendrik D Sirait mengatakan, pemeriksaan terhadap Chairuddin dinilai sangat penting. Pasalnya, keterangan Chairuddin merupakan mata rantai utama dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin.

"Sampai saat ini KPK belum mau menelusuri dugaan kasus suap lainnya yang diduga dilakukan Syarifuddin, termasuk dugaan suap dibalik vonis bebas terdakwa Gubernur non aktif Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin. Padahal penangkapan hakim Syarifuddin telah terjadi hampir dua pekan lalu," kata Hendrik D Sirait dalam konferensi persnya di kantor PBHI Jakarta, Senin (13/6/2011).

Padahal, imbuh Hendrik, pengusutan kasus dugaan suap lainnya terutama kasus vonis bebas Agusrin telah disampaikan berulang kali menyusul adanya kejanggalan dalam proses persidangan politisi Demokrat ini. "Kejanggalan yang paling mencolok ketika majelis hakim yang diketuai Syarifuddin mengabaikan keterangan Chairuddin yang menjadi saksi kunci," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam keterangannya, Chairuddin dengan jelas telah mengakui memalsukan tandatangan Agusrin dan mengungkap adanya aliran dana sebesar RP 7 miliar yang diserahkan kepada Agusrin.

"Tapi aneh, kenapa majelis hakim tidak memasukkan dan mengabaikan keterangan Chairuddin. Padahal keterangannya diperkuat dengan bukti foto pada saat penyerahan uang kepada Agusrin," tandasnya.