DPR Apresiasi Pembentukan Satgas Khusus WNI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden SBY atas dibentuknya Satgas Khusus WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Karena memang saat ini sudah waktunya ada pembenahan secara menyeluruh di semua lini terkait persoalan tersebut.

"Kami beri apresiasi tinggi kepada Presiden. Perlu ada pembenahan yang menyeluruh di semua lini," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso ketika dihubungi wartawan, Kamis (23/6/2011).

Menurut Priyo, DPR tetap pada pendirian agar pemerintah menghentikan pengiriman TKW sebagai pembantu. Selain minim perlindungan, ini juga menyangkut martabat bangsa.

"Arab Saudi termasuk negara yang parah dalam perlindungan terhadap TKW," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden SBY membentuk Satgas Khusus untuk penanganan dan pembelaan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

"Saya putuskan bentuk satgas khusus untuk penanganan dan pembelaan khusus WNI kita yang terancam hukuman mati. Sebenarnya secara fungsional sudah bekerja, tapi saya memandang perlu untuk dibentuk satgas," ujar Presiden SBY di Istana Presiden, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2011).

Selain itu, SBY juga memutuskan untuk membentuk atase hukum dan HAM di perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan TKI. Hal ini sesuai dengan usulan Kemenkum HAM. Atase itu utamanya dibentuk di negara-negara yang banyak terdapat kasus TKI.