Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Presiden SBY: Jadi TKI Ada Manfaatnya

Kendati begitu, SBY tidak memungkiri juga ada masalah yang mewarnai pilihan profesi tersebut

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: M. Ismunadi
Editor: Yudie Thirzano

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri memberikan manfaat bagi yang bersangkutan dan juga keluarganya. Kendati begitu, SBY tidak memungkiri juga ada masalah yang mewarnai pilihan profesi tersebut.

"Sebagaimana diketahui, sudah sejak lama sebagian saudara-saudara kita bekerja di luar negeri. Itulah yang disebut dengan TKI. Mereka bekerja di banyak negara, di Malaysia dan di wilayah Asia yang lain termasuk banyak yang bekerja di Timur Tengah di antaranya Saudi Arabia," ungkap SBY mengawali jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

"Sebenarnya atas pekerjaan mereka di tempat itu ada sejumlah manfaat yang didapatkan oleh saudara-saudara itu, baik yang bersangkutan atau keluarga. Namun kita juga tahu terjadi sejumlah masalah, kasus yang menimpa saudara-saudara kita itu," lanjutnya.

Oleh karena itu, SBY mengatakan sesungguhnya sejak tahun 2005, bermula akhir 2004 ketika orang nomor satu di Indonesia ini menerima kembalinya ribuan TKI dari Malaysia karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sadar bahwa perlu dilakukan upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan, meningkatkan perlindungan, serta pembelaan dan pemberian hak-hak TKI.

"Sebenarnya sudah banyak perubahan ke arah positif yang terjadi tapi masih tetap terjadi kasus-kasus yang menimpa saudara kita itu. Kekerasan, penganiayaan tidak diberikan gaji, dan sebagainya," kata SBY.

"Yang hampir sebagian besar kasus itu terjadi di luar negeri, di negara-negara di mana saudara-saudara kita bekerja," tegasnya.

Lebih lanjut SBY menyebutkan dalam proses perkembangannya, sebenarnya sejak 1 januari 2011, pemerintah telah lakukan soft moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, termasuk pengawasan dan pengetatan oleh lembaga pengirim. Hal itu ditujukan agar tidak terjadi masalah-masalah di negara tempat para TKI bekerja.

Rekomendasi Untuk Anda

"Tiga bulan yang lalu bahkan atas evaluasi yang terus menerus saya telah membentuk tim terpadu yang diketuai oleh Menakertrans dan elemen terkait lainnya untuk lakukan evaluasi terhadap situasi. Tim terpadu itu sedang bekerja dan segera akan melaporkan hasilnya, termasuk rekomendasi pada presiden agar kita bisa tetapkan kebijakan nasional yang paling tepat bagi TKI," imbuh SBY.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas