TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menurut Ketua Asosiasi Sekolah Sepakbola Indonesia (ASSBI), Taufik Jursal Effendi, jabatan Ketua Umum PSSI yang bakal diperebutkan dalam Kongres PSSI mendatang, haruslah benar-benar ditempatkan pada porsinya sebagai tenaga profesional yang mengatur keorganisasian.

Karenanya, figur calon Ketua Umum PSSI haruslah sosok yang benar-benar dapat bekerja secara profesional, dan bukan hanya sebatas punya keinginan untuk mengabdi membesarkan sepakbola nasional. Syarat menjadi Ketua Umum PSSI tidak cukup hanya dengan niat, melainkan juga kecakapan berorganisasi secara profesional.

Menurut Taufik Jursal, konsekuensi logis yang bakal diterima seorang Ketua Umum pun tentunya haruslah sesuai. Termasuk persoalan hak menerima gaji, dan persoalan kesejahteraan lainnya. Menurutnya, hal itu merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari konsep pengelolaan sepakbola modern.

"PSSI bukan tempat pengabdian. Jadi salah besar jika ada calon Ketua Umum yang tidak mau dibayar PSSI. Salah satu mewujudkan industri sepakbola, ya harus dikelola secara profesional. Ketua Umum layak digaji dan mendapatklan kesejahteraan sesuai dengan kerjanya," ujar Taufik Jursal Effendi, Minggu (3/7/2011).

Menurutnya, Ketua Umum PSSI haruslah mendapatkan gaji sesuai, agar kinerja dan konsentrasinya menangani persoalan sepakbola tidak setengah-setengah. Apalagi, persoalan kekurangan dana dan kesejahteraan juga kerap menjadi pemicu adanya korupsi di tubuh satu lembaga.