TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan aktivis yang tergabung dalam Partai Demokrat menentang adanya gerakan untuk melengserkan Ketum DPP PD Anas Urbaningrum melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Kasus yang kini sedang dihadapi oleh mantan Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin, tak dijadikan alasan untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Bagi kami, pesan singkat Pak Marzuki Alie kepada Pak SBY selaku Ketua Dewan Pembina, adalah hal wajar. Akan tetapi, itu tidak bisa dijadikan untuk melakukan KLB, terlalu besar konsekuenasinya disaat siruasi seperti saat ini," kata Sekertaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Ferry Juliantono, saat menggelar jumpa pers, Senin (11/07/2011).

Ferry menegaskan, ada beberapa alasan lebih kuat lagi untuk kemudian memunculkan kongres luar biasa. "Dan saat ini, KLB belum tepat, soal hukum Nazaruddin tak jadi konsekuensi KLB," tegasnya.

Yang jadi masalah, diakui Ferry, terdapatnya perbedaan pendapat. Dan bukan karena perbedaan ideologis yang seharusnya memang tak tersampaikan kepada publik.

"Menurut kami, ini sebuah sikap otokritik. Seharusnya partai memiliki semacam kode etik atau mekanisme. Jangan sampai hal yang tak perlu kemudian diungkap ke publik. Kami juga meminta kepada semua elit demokrat, untuk tidak reaktif. Lebih baik, meumuskan kembali ideologi partai," saran Ferry Juliantono.