TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia, selaku negara yang saat ini mengetuai lembaga negara ASEAN mengambil sikap untuk mendukung demokrasi dan meruntuhkan tirani terkait konflik yang terjadi di Libya. Pernyataan sikap Indonesia tersebut juga meminta PBB dan dunia Internasional untuk secara aktif memfasilitasi proses transisi pola kehidupan bernegara di Libya.

"Selama terjadinya krisis, Negara anggota ASEAN senantiasa secara konsisten menggarisbawahi kepentingan yang mendesak untuk melindungi dan memastikan keselamatan dan keamanan rakyat sipil di Libya; menekankan bahwa pada akhirnya krisis di Libya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik yang memungkinkan rakyat Libya untuk menentukan masa depan mereka sendiri; dan masyarakat internasional, termasuk PBB, harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk melindungi rakyat sipil di Libya dan memulai proses politik dimaksud," tulis Kementrian Luar Negeri Indonesia melalui rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (5/9/2011).

Indonesia juga menyikapi hal lain terkait situasi di Libya. Demokrasi yang digerakkan oleh rakyat, jadi hal utama yang harus tercipta di Libya.

"Negara anggota ASEAN mendukung semua upaya yang sedang berjalan yang melibatkan Dewan Transisi Nasional untuk mendorong rekonsiliasi dan membentuk Libya yang demokratis dan stabil sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat Libya,".