PKB: Ada Bau Politisasi Seret Muhaimin Iskandar

Laporan wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) meminta kepada semua pihak untuk tidak berspekulasi apapun terkait kasus dugaan suap di Kemennakertans yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses hukum yang menentukan tanpa harus berspekulasi apapun.

"Saya tidak mau berspekulasi soal ada tidaknya orang atau kelompok yang hendak menjatuhkan pak Muhaimin selaku mennakertrans. Tapi perlu saya katakan bahwa bau politisasi dalam kasus di kemennakertrans cukup menyengat. Enggak tahu apa tujuannya, tetapi tampaknya ada tendensi pembunuhan karakter dan perusakan citra, baik pribadi Cak Imin maupun PKB," kata Ketua DPP PKB, Hanif Dakhiri, Jumat (9/9/2011).

Ditegaskan, PKB itu aset bangsa, jangkar keberagaman dan multikulturalisme Indonesia. Sangat disayangkan, katanya lagi, kalau ada yang niat mendholiminya dengan menggoreng-goreng kasus kemennakertrans semaunya sendiri.

"Sungguh terlalu, kalau pakai bahasanya Bang Haji Rhoma Irama.
Kasus kemennakertrans yang diduga melibatkan oknum sejumlah lembaga ini kan sudah ramai di media. Selain kemennakertrans, ada juga Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan yang turut memproses anggaran ini. Yang diduga berperan sebagai makelar dari masing-masing lembaga itu juga sudah disebut-sebut," tandas Hanif.

"Tapi kok aneh, tiba-tiba bolanya hanya mutar-muter di Kemennakertrans dan disertai prasangka berlebihan terhadap Mennaker. Ada maksud apa dibalik semua itu," katanya lagi.

DPP PKB, lanjut Hanif, mendukung penuh pengusutan tuntas kasus ini oleh KPK. Akan tetapi, imbuhnya, jangan sampai kasus ini dipakai untuk menutupi isu lain yang lebih besar. Jangan sampai juga kasus ini diarahkan untuk membunuh karakter menteri sambil menutupi zombie-zombie sebenarnya.

"Kejam banget itu. Lha wong yang sudah cetho welo-welo (terang benderang) dalam sejumlah kasus lain saja masih bisa berjalan gagah, kok ini yang enggak ada hubungannya malah digoreng-goreng terus seolah sudah pasti bersalah," ujarnya.

"Kita minta KPK agar secepatnya menuntaskan kasus ini dan memproses siapapun yang memang terbukti terlibat. Kita juga minta semua pihak untuk mengikuti saja proses hukum yang tengah berlangsung agar tidak terjadi bias politik," sergahnya.