KPK Periksa 4 Pimpinan Badan Anggaran DPR RI

Laporan Wartawan Tribunnews.com Edwin Firdaus

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar mengusut tuntas kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Tidak cukup hanya memeriksa para tersangka yang sudah ditetapkan, kali ini KPK juga memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Mereka akan diperiksa terkait kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kemnakertrans, hari ini, Selasa (20/9/2011).
Empat pimpinan tersebut yaitu Ketua Banggar DPR, Melchias Marcus Mekeng, Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir dan dua orang Wakil Ketua Banggar lainnya yaitu Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Kemnakertrans,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan, Selasa (20/9/2011).

Empat pimpinan Banggar DPR tersebut tiba secara bersama pada pukul 09.30 WIB di gedung KPK setelah didahului oleh Mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom yang juga hadir pada 09.00 WIB di KPK.

Mereka (empat pimpinan banggar) akan dimintai keterangan terkait kebenaran adanya fee sebesar 5 hingga 10 persen yang mengalir ke Banggar. Hal ini seperti yang dikatakan tersangka Dharnawati kepada KPK.

"Mereka akan dimintai keterangan terkait kebenaran adanya fee 10 persen yang mengalir ke kemnakertrans, seperti yang dikatakan oleh tersangka Dharnawati kemarin," ucap Johan Budi.

Tersangka kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, menyebut bahwa fee dari proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di kawasan transmigrasi mengalir ke Badan Anggaran DPR dan Kementerian. Bukan hanya itu, Ia juga mengaku dana proyek tersebut mengucur ke pemerintah daerah.