Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Busyro: Revisi UU KPK Belum Perlu

Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK dirasa belum perlu. Hanya saja KPK tetap menghormati apabila DPR mau

Busyro: Revisi UU KPK Belum Perlu
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua KPK, Busyro Muqoddas bersama Wakil Ketua PBNU, KH.As ad Said Ali saat menjadi pembicara pada sebuah seminar di Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2011). Seminar bertemakan maksimalisasi peran agamawan dalam mendorong konsolidasi demokrasi menuju indonesia yang adil dan makmur. (tribunnews/herudin)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK dirasa belum perlu. Hanya saja KPK tetap menghormati apabila DPR mau merubahnya.

"Sampai saat ini KPK berpendapat sebetulnya itu belum perlu dilakukan revisi UU KPK. Tapi kalau DPR mau melakukan itu ya kami hormati,"ujar Ketua KPK, Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Busyro juga memberikan saran sebelum dirveisi semestinya ada penilaian yang secara akademik dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang layak menilai apakah Undang-undang itu memiliki alasan filosofis dan psikologis untuk dilakukan perubahan.

Lebih jauh Busyro menambahkan alasan tidak perlunya UU KPK direvisi adalah lantaran KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Ya karena kami sebagai pelaksana Undang-undang itu masih merasa bisa melaksanakan tugas sesuai Undang-undang dan tidak terkendala,apalagi kendala politik, sama sekali enggak ada," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas