Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Revisi UU Bukan Memperlemah KPK

Penggodokan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tak luput menjadi perhatian calon pimpinan KPK Yunus Husein.

Revisi UU Bukan Memperlemah KPK
/Tribunnews.com/MBR/Felix Jody K.
Yunus Husein 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggodokan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tak luput menjadi perhatian calon pimpinan KPK Yunus Husein. Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ini mengaku boleh saja UU KPK yang ada direvisi.

"Kalau direvisi, harusnya memperkuat, jangan mengurangi yang ada dan justru memperlemah," ujar Yunus usai diskusi dengan capim KPK lainnya di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lantai 18, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Yunus beralasan, penguatan KPK harus dilihat semangat lahirnya di mana korupsi saat itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Dengan adanya pengurangan wewenang, akan berpengaruh pada kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Dikatakannya, sejauh ini UU KPK sudah bagus. Ia juga menanyakan kenapa harus dirubah. Apalagi, kata Yunus, situasi politik yang kerap berubah seperti ini. "Makanya kalau mau merubah harus diperkuat. Kalau dianggap kurang baik silakan dikurangi," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Yunus juga mencermati kemungkinan KPK memiliki kewenangan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Menurutnya, jika SP3 dimiliki KPK, kemungkinan kerugiannya besar. Karena dalam proses penangan perkara, KPK akan cepat masuk angin.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas