Laporan Wartawan Tribunnews.com Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menyatakan langkah Kapolres Mimika AKBP Denny Edward Siregar mengultimatum 2x24 jam kepada serikat pekerja PT Freeport di Papua untuk menghentikan aksi unjuk rasa tidak melanggar prosedur penanganan unjuk rasa.

Demikian disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/10/2011).

Menurut Saud, langkah yang diambil Kapolres Mimika tersebut dapat dibenarkan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab keamanan wilayah. Sebab, ultimaltum tersebut dalam rangka pengelolaan keamanan dengan tujuan menjaga kepentingan umum pengguna jalan dan mengantisipasi tindakan anarkis.

"Enggak, enggak ada (prosedur yang dilanggar, red)," kata Saud.

"Dalam hal ini Kapolres mengeluarkan ultimatum 2x24 jam untuk membubarkan, itu karena ada kepentingan umum lain yang terganggu dari unjuk rasa itu. Misalnya, jalan dihambat, sehingga banyak pengguna jalan terganggu. Untuk antisipasi itu, Kapolres memberikan kebijakan mengimbau. Sehingga diharapkan transportasi bisa berjalan normal," papar Saud.

Saud membantah jika langkah Kapolres Mimika mengultimatum pekerja Freeport yang berunjuk rasa tersebut, karena ada kaitannya dengan dana 14 juta Dolar AS yang telah disetorkan PT Freeport. "Tidak ada hubungannya," tandasnya.

Sekadar diketahui, Kapolres Mimika menyampaikan ultimaltum berupa 2x24 jam kepada serikat pekerja PT Freeport untuk menghentikan aksi mogok dan blokir jalan di Check Point 1 Mile 28, Mile 27 dan Gorong-gorong Timika sejak dua hari lalu. Jika tidak, kepolisian akan mengambil tindakan tegas.

Aksi unjuk rasa ribuan pekerja tambang emas perusahaan Amerika Serikat tersebut telah dilakukann sejak 15 September 2011

Bahkan, sempat terjadi bentrok dengan polisi dan seorang pekerja Freeport tewas dengan penyebab yang belum jelas pada 10 Oktober 2011, aksi unjuk rasa tersebut terus berlangsung hingga siang tadi. Dan sebagian pekerja PT Freeport yang berada di dalam areal tambang perusahaan sempat "berteriak" karena pasokan logistik seperti terganggu.