Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Kemenkumham Akan Tolak Revisi UU KPK

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan akan menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Kemenkumham Akan Tolak Revisi UU KPK
Edwin Firdaus/Tribunnews.com
Denny Indrayana 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan akan menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK apabila ke depannya justru melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.

"Kalau revisi akan melemahkan, Kemenkumham akan menolak revisi itu,"ujar Denny saat acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/11/2011).

Kewenangan khusus yang diberikan KPK seperti bisa melakukan penyadapan dan tertuang pula ke dalam aturan tersebut dinilai Denny sudah tepat dan tidak perlu dirubah.

Ia juga membantah semua kewenangan KPK tersebut melanggar konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sendiri lanjut Denny sudah menyatakan bahwa Undang-undang tetap sah.

"Soal kewenangan seperti penyadapan, itu memang sudah pas, karena memang dibutuhkan oleh lembaga yang melakukan tugas extraordinary crime,"pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas