TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri membantah sengaja tak menangkap kelompok bersenjata yang berulang kali melakukan penyerangan di Papua agar terus mendapat sumbangan jutaan dolar AS dari PT Freeport Indonesia.

Melalui Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, Polri menyatakan belum tertangkapnya pelaku penembakan di Papua, karena pengejaran terkendala medan yang sangat sulit. Lagipula, korban tewas akibat penembakan tersebut juga polisi, sehingga tak sebanding jika harus dibayar dengan materi.

"Saya kira, siapa sih yang ingin mati. Berapa sih (nilainya, red). Anda mau enggak seperti itu? Kan enggak mungkin kan. Enggak ada lah itu. Berapa sih, cuma Rp 40 ribu perhari misalnya. Cukup apa itu dibandingkan dengan nyawa? Saya kira enggak ada seperti itu lah," tegas Saud, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Berdasarkan laporan sementara yang diterima Mabes Polri, dana 14 juta dolar AS dari PT Freeport yang dipermasalahkan saat ini, diperuntukkan bagi 365 polisi yang tergabung dalam Satgas pengamanan areal tambang dengan masing-masing menerima uang saku Rp 1,25 juta perbulan hingga dalam bentuk sarana dan prasarana pengamanan. Itu berdasarkan MoU antara PT Freeport dan Polda Papua sejak 2004. Uang saku Rp 1,25 juta diperkirakan Rp 40 ribu perhari untuk setiap polisi.

Polri menganggap wajar pemberian dana tersebut sekaligus terpaksa diterima, karena faktor kebutuhan anggota di medan yang terbilang sulit dan belum adanya anggaran Polri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Saud coba meyakinkan, bahwa polisi berusaha menangani sejumlah kasus penembakan kelompok bersenjata di Papua secara profesional. "Kami concern dan proporsional dalam hal ini. Kami melaksanakan tugas dan memang kami memliki risiko di lapangan. Itu lah yang terjadi di lapangan," tukasnya.