TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dianggap harus bertanggung jawab terhadap sejumlah kasus penembakan di Papua yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian.

Demikian disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi, yang mengatakan bila terjadi penembakan maka harus diselidiki dan diproses siapa yang melakukan penembakan tersebut. Bila dari oknum Polri, maka juga harus diselidiki siapa penanggung jawab yang memerintahkan penembakan tersebut.

"Kebijakan keamanan di Papua kan sifatnya nasional, diatur dari pusat. Kapolri harus tanggungjawab menindak anak buahnya jika terbukti," ujar Hendardi, Senin (21/11/2011) di hotel Atlet Century.

Dikatakannya, penegakan hukum di Papua dinilai tidak beres karena antara aparat dan warga setempat tidak duduk bersama. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia juga erat kaitannya dengan politik.

"Kalau misalnya yang kopral dihukum, namun yang pangkatnya AKP ke atas jarang terungkap. Ini perlu dipertanyakan. Kemudian aturan penegakan hukum itu, kan orang politik juga yang buat. Jadi erat kaitannya antara politik dan sistem penegakan hukum," ucapnya.