TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor senior Pong Hardjatmo kembali beraksi menyuarakan keprihatinannya atas kondisi bangsa. Jumat (25/11/2011). Pong menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua KPK Busyro Muqoddas segera menangkap Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap terkait pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).

Seperti aksi-aksi sebelumnya, Pong juga membawa spanduk untuk "membantu" suaranya didengar. Spanduk tersebut bertuliskan "Lebih baik Busyro Mundur jika tak Bisa Tangkap Nunun".

"Kalau mau jabatannya, kalau mau gajinya, fasilitasnya, tanggung jawabnya juga harus dikerjakan dong. Kan sudah disumpah. Jadi sudah ditangani dengan tidak benar, sudah takut. Kalau orang sudah takut, maka tidak usah jadi pemimpin," ujar Pong berpesan kepada Busyro.

Pong menilai Busyro terlalu penakut sebagai seorang Ketua KPK. Sikap itu tak ubahnya seperti yang diperlihatkan SBY. Pong menyayangkan sikap itu. Dia kecewa Busyro tak bernyali menangkap Nunun hanya karena adanya kekuatan besar yang melindungi istri Adang Daradjatun itu.

"Padahal beliau sudah disumpah sebagai Ketua KPK. Kalau ada kekuatan besar dibalik Nunun, itu resiko jadi Ketua KPK. Kalau milihnya kekuatan-kekuatan kecil tidak perlu ada KPK. Masak terus gara-gara ada kekuatan lebih besar jadi takut resiko," katanya.

"Padahal tugas dan kewajibannya kan memberantas korupsi. Harusnya terserah itu dibelakangnya (Nunun) siapa saja, yang jelas ini adalah tindak kejahatan, jadi pokoknya harus diberantas. Ini kan urutannya, Nunun, Miranda Goeltom, Sri Mulyani, Boediono dan nanti SBY juga," tambah Pong.

Pong menilai Nunun bukannya tak bisa ditangkap. Justru, katanya, KPK lah yang enggan menangkap sosialita itu. Bagi Pong, aktivitas Nunun yang bisa wara-wiri keluar masuk negara di luar negeri, tak bisa diterima akal sehat. Pasalnya, paspor Nunun sudah ditarik pihak imigrasi.

Pong meminta KPK dapat segera menangkap Nunun jika tak ingin dipandang sebagai boneka penguasa. "Kalau tidak bisa menangkap Nunun, KPK ini cuma sandiwara saja, hanya boneka. Bonek penguasa yang lebih kuat. Saya bosan liat di TV, persoalan ini hanya dibahas, begitu juga para intelektual hukum, hanya membahas. Kalau membahas juga tidak secara serius, ada becandanya. Kalau mau serius langsung action donk," imbuhnya.