Imparsial Desak Pemerintah Jalankan Reformasi Agraria

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentrok polisi dan massa pengunjuk rasa yang menduduki jembatan penyeberangan ferry Sape, Bima, NTB pada Sabtu (24/12/2011) pagi telah menelan korban jiwa. Akibat insiden tersebut, sedikitnya telah menewaskan 2 orang dari unsur masyarakat.

Menyikapi peristiwa tersebut, Imparsial menilai konflik dan kekerasan dalam sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus berlangsung. Pasalnya, pembaharuan agraria dan reformasi agraria (landreform) yang menjadi mandat TAP MPR no 9 tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah.

"Kekerasan hanyalah hilir, sedangkan hulunya ada di negara yang gagal melakukan pembauran agraria, serta kepentingan elit politik dan pengusaha atas sektor tambang dan perkebunan," kata Direktur Program Imparsial, Al Araf kepada Tribunnews.com, Minggu (25/12/2011).

Menurutnya, harus dibutuhkan penanganan yang komprehensif oleh pemerintah dalam menangani sektor agraria. Karena akar masalahnya tersebut ada di Kementerian kehutanan, pertambangan, BPN dan Pemda itu sendiri. Khususnya, Presiden harus menjalankan reformasi agraria sesuai mandat tap MPR.

Kekerasan oleh aparat, kata Al Araf hanyalah akibat dari carut marut negara dalam menata sektor agraria beserta kepentingannya. Apalagi para elitnya sangat kental bermain dalam kepentingan pertambangan dan perkebunan.

"Oleh karena itu, Imparsial mendesak segera melakukan pembaharuan agraria yang menjadi mandat tap MPR dan gagal dijalankan pemerintah," ujarnya.