Bentrok Bima Malapetaka HAM Pertambangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani mengatakan pecahnya bentrok antara aparat kepolisian dan pengunjuk rasa di Bima NTB untuk mempertahankan lahan yang akan dipakai pertambangan bisa menjadi bola liar. Hal itu juga bisa menjadi malapetaka HAM pertambangan Indonesia.

"Jika tak segera ditangani dengan baik dan proporsional oleh pemerintah. Rakyat saat ini makin kritis dan cerdas menuntut hak-hak yang menjadi ekses dari kegiatan pertambangan di wilayahnya,"ujar Dewi dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Selasa(27/12/2011).

Menurut Dewi, kasus Bima merupakan efek domino kasus-kasus pertambangan yang selama ini diabaikan,dan menjadi bukti kesekian kali dan menjadi penegasan ulang betapa lemahnya pemerintah karena tidak punya pijakan jelas dan konsep yang konprehensif dalam pengelolaan sektor energi.

"Rakyat sudah tidak bisa menunggu lagi, bahwa pengelolaan sektor energi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Tahun 2012 adalah tahun penentuan kemana arah energi kita akan di kelola. Bisa jadi awal malapetaka apabila hal ini diabaikan. Sumber daya energi yang melimpah hanya akan jadi bancakan asing apabila pemerintah tak segera melakukan radikalisasi kebijakan energi lewat DEN yang di ketuai Presiden sendiri,"jelas Dewi.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan sudah ada beberapa kebijakan sektor pertambangan,namun semuanya parsial, tidak terintegrasi dan tidak visioner. Kebijakan yang ada sekarang seperti mengelola potensi energi yang pas-pasan.

Terbalik dengan situasi aktual dimana potensi energi dan sumber daya mineral Indonesia sangat melimpah ruah dan beragam variasinya.

Karena itu lanjut Dewi dibutuhkan tidak hanya kecerdasan dan kedalaman kajian dalam proses pembuatan kebijakannya.

"Namun juga kearifan dan ketegasan dalam proses maupun pengendalian negosiasi dengan pihak investor baik dalam negeri maupun asing,"Jelas Dewi Aryani yang juga kandidat doktor Universitas Indonesia bidang kebijakan energi ini.