Menkumham: Tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Masa SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak peristiwa terjadi yang di dalamnya mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Namun, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya rasa sepanjang kepemimpinan Presiden SBY, yang namanya pelanggaran HAM berat tidak terjadi, tidak ada," ucap Menkumham, Amir Syamsuddin kepada wartawan saat ditemui di sela acara Peringatan Hari HAM Se-Dunia di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (27/12/2011).

Amir menegaskan pelanggaran HAM berat memang pernah terjadi di Indonesia, namun bukan saat pemerintahan SBY. "Pada saat ini selalu ada penjelasan dari aparat penegak hukum pada saat melakukan tindakan tegas mereka (polisi) diharuskan untuk melakukan langkah darurat," ujarnya.

Soal insiden bentrokan di Sape Bima NTB beberapa hari lalu, lanjut Amir, aparat terpaksa melakukan tindakan yang terkesan represif itu karena karena menganggap tindakan yang dilakukan warga dengan memblokir pelabuhan sudah mengganggu kepentingan umum.

"Nah padahal fungsi pelabuhan di sana itu sangat penting. Di mana warga di daerah-daerah jauh lainnya membutuhkan fungsi pelabuhan untuk penyaluran kebutuhan kebutuhan pokok mereka. Apalagi menjelang hari raya Natal dan tahun baru," imbuhnya.