ICW Pertanyakan Kasus Suap Kemnakertrans

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesian Coruption Watch, Abdullah Dahlan  menyoroti kasus suap di Kemnakertrans yang tidak beranjak dari tersangka yang sudah tertangkap tangan. KPK  terkesan, belum mau mengembangkan kasus ini pada pejabat setingkat menteri seperti Menakertrans maupun pimpinan badan anggaran DPR.

“Kita lihat kasus Menakertrans stuck belum ada progress penangangan lebih lanjut, yang diperiksa hanya pejabat-pejabat saja, sementara Muhaimin sebagai menteri maupun Tamsil Linrung sebagai wakil ketua badan anggaran sama sekali belum terlihat kelanjutannya," ujar Dahlan saat dihubungi wartawan, Selasa (3/1/2011).

Menurutnya, seharusnya yang terkena terkait kasus ini bukan hanya kontraktor dan dua pejabat di kemnakertrans saja. “Ini bukan kasus tunggal, ada desain yang sudah disiapkan. Ini menurut kita harus ada perluasa penyidikan yang dilakukan. Ini pekerjaan rumah KPK dalam mengungkap kasus mafia anggaran,” imbuhnya

Ia menjelaskan, KPK tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan politik untuk mengungkap berbagai kasus korupsi. Rakyat Indonesia berada di belakang KPK.

“Kalau kebijakan mafia anggaran tidak dituntaskan, maka ini akan mengancam kebijakan APBN kita. Membiarkan pola pendanaan politik dan para politisinya yang tidak sehat. Berbagai korupsi yang terjadi sangat sulit kalau tidak dikaitkan dengan dana politik untuk parpol dan politisinya," ujarnya seraya mengemukakan KPK harus menuntaskan mafia anggaran agar ada jaminan kebijakan APBN  yang fair dan bersih.

"Jangan salahkan masyarakat kalau kasus ini tidak tuntas maka masyarakat akan terus berpikir bahwa KPK lemah dan mafia anggaran terus ada dan sangat kuat,” sergahnya.