Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mempercepat dijadikannya mobil Kiat Esemka sebagai mobil nasional oleh pemerintah, DPR dalam hal ini Komisi VI akan memanggil seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) yang terkait urusan mobil nasional.

“Dalam waktu dekat, Komisi VI DPR akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stake-holder yang terkait dengan program mobil nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima di gedung DPR Jakarta, Jumat (6/1/2012).

Pihak-pihak yang akan dipanggil oleh Komisi VI DPR antara lain Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Walikota Solo Joko Widodo, dan akademisi.

Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah.

“Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama,” jelasnya.

RDP kata Aria Bima diadakan untuk menindaklanjuti fenomena mobil Esemka yang menyedot perhatian publik sekarang ini.

“Fenomena heboh mobil Esemka menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobil nasional sebagai salah satu kebanggaan nasional (national-pride),” kata Aria Bima.

Seperti diketahui sebelumnya, PT INKA berhasil membuat prototipe mobil nasional jenis MPV dan pick-up yang diberi nama GEA (Gulirkan Energi Alternatif).Gea yang berjenis city car ini berkapasitas mesin 650 cc dan kecepatan maksimal 85 km/jam.

Gea lalu dikembangkan menjadi mobil toko (Moko) oleh Universitas Hasanuddin dan PT INKA, atas permintaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga tipe Moko yang diberi nama N1, Rinra, dan Tetta tersebut diluncurkan pada puncak hari jadi ke-342 Provinsi Sulsel, 19 Oktober 2011.

Sementara Walikota Solo Joko Widodo, melalui pusat pelatihan dan pendidikan teknologi dan industri Solo Technopark, sukses memfasilitasi siswa-siswa SMK di daerahnya untuk memproduksi mobil Kiat-Esemka. Sedangkan LIPI berhasil mengembangkan prototipe mobil hibrid, yang mengombinasikan pemakaian bahan bakar minyak dan listrik.

Baik publik di Sulawesi Selatan maupun Solo antusias mendorong pemerintah daerahnya untuk memproduksi mobil nasional secara massal di wilayah masing-masing. Menurut Aria Bima, tak masalah produksi mobil nasional didesentralisasikan ke daerah-daerah, sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Namun pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. Pusat harus tetap menjalankan fungsi koordinasi, agar ada sinergi. Terlebih industri mobil ini selain padat teknologi, juga padat modal,” pungkasnya.