Polisi Jadi Korban Pemerintah pada Konflik Bima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Tjatur Sapto Edy menilai kepolisian hanya menjadi korban atas konflik yang terjadi kasus di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tjatur mengindikasikan konflik terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang tak kunjung terselesaikan.

Menurut Tjatur, semua pihak harus lebih jernih dan komprehensif melihat kasus-kasus bentrokan di berbagai daerah di Indonesia.

"Di Bima misalnya, polisi kan ketempuhan. Masalahnya itu masalah masyarakat dengan pemerintah daerahnya. Bagaiman aspirrasi masyarakat terhadap suatu daerah pertambangan itu kurang didengar pemerintah daerah," ungkap Tjatur di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2012).

Menurutnya dialog antara Pemda dan masyarakat tak kunjung menemukan kesepakatan. Hingga masyarakat berang dan melakukan penutupan fasilitas umum.

"Sedangkan polisi kan tugasnya memelihara ketertiban umum, maka setelah dilakukan dialog enam hari di situ tidak ada titik temu, sehingga polisi mengambil kebijakan memindahkan masyarakat," ungkapnya.

Akibat proses pemindahan tersebut, akhirnya polisi harus berjibaku dengan masyarakat yang akhirnya menewaskan dua warga dengan luka tembak.

Tetapi sampai saat ini belum ditemukan proyektil, serta siapa yang menembak.

"Jadi belum tentu itu polisi. Tetapi apapun yang terjadi kita minta itu itu diusut tuntas agar anggota maupun non anggota yang melakukan kekerasan di luar prosedur dan lain-lain yang mengakibatkan korban jiwa dan korba kekerasan harus ditindak tegas," terangnya.