Koalisi Desak BPK Audit Proyek Siluman di DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya proyek-proyek siluman seperti renovasi ruang Badan Anggaran DPR (Banggar), toilet dan parkiran motor DPR muncul akibat Setjen DPR tertutup dan tidak transparan. Mulai dari proses lelang, pemberian prosedur lelang sampai pemenangan proyek tidak semua disampaikan kepada publik.

Namun, sangat disayangkan kerja-kerja Setjen DPR yang tidak transparan dan tertutup ini tidak diawasi Pimpinan DPR itu sendiri.

"Tidak ada pengawasan terhadap Setjen DPR ini sebenarnya merupakan kelalaian pimpinan DPR," ujar Anggota Koalisi Anti Mafia Anggaran, Ronald Rifiandri, Minggu (15/1/2012) di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Berangkat dari fakta tersebut, sejumlah organisasi non pemerintah yeng tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Anggaran DPR mengeluarkan beberapa pernyataan:

1. Mendesak BPK untuk segera mengaudit seluruh proyek-proyek siluman di DPR.
2. Mendesak KPK agar mengusut dugaan korupsi dana seluruh proyek di DPR.
3. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen DPR untuk melakukan perbaikan dalam setiap aktivitas penganggaran dan ketersediaan laporan pertanggungjawaban publik.
4. Selama BURT dan Setjen DPR memperbaiki kinerja tersebut, semua proyek di DPR dihentikan untuk sementara waktu, atau dengan kata lain moratorium.