Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Banjir yang melanda Provinsi Banten, bahkan hingga masuk ke jalan tol sangat merugikan kehidupan masyarakat.

Untuk itulah pemerintah diminta harus segera membangun sistem peringatan dini terhadap kejadian banjir yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai di hulu hingga di hilir DPS.

"Program ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan hasil signifikan untuk mengurangi kerugian masyarakat”, ujar Anggota Panja Banjir Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sigit Sosiantomo di ruang kerjanya gedung DPR, Jakarta, Rabu(18/1/2012).

Menurut Sigit, sistem peringatan dini ini bukan saja dilakukan saat waktu rawan banjir terjadi seperti musim hujan saat ini, tetapi juga dapat dilakukan menjelang akhir musim kemarau.

“Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diminta lebih proaktif untuk memberikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh pemerintah daerah mengenai situasi iklim yang terjadi. Dengan demikian, peringatan dini yang disampaikan pada masyarakat dapat disertai dengan upaya preventif untuk mengurangi luasan dampak banjir yang akan terjadi”, kata Sigit.

Sigit menambahkan bahwa komunikasi yang intensif dengan masyarakat dalam hal menyosialisasikan mekanisme peringatan dini ini dapat membangun kesadaran untuk bersama-sama menghindari diri dari bahaya banjir, dan pada saat yang sama dapat membangun kebutuhan untuk menjaga lingkungan dengan melakukan upaya konservasi air.

“Pada saat masyarakat mengetahui penyebab dan tanda-tanda awal yang mengindikasikan terjadinya banjir, maka akan muncul kebutuhan untuk melakukan tindakan pencegahan. Karena itu, sistem peringatan dini berbasis masyarakat ini harus segera dibangun pemerintah dengan dukungan data dari BMKG”, pungkas Sigit.(*)