20 % Anggaran 2011 Kemenakertrans Tak Terserap

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi IX DPR RI  Herlini Amran menyatakan sungguh prihatin terkait rendahnya serapan anggaran di Kemennakertrans yang hampir mendekati 20 persen dari APBN- P tahun 2011 yakni sekitar 400 miliar.

Serapan anggaran 2011 hanya 81,59 persen dari total APBN- P Rp 4.6564 triliun Padahal dari tahun 2006 sampai 2011 Anggaran kemenakertrans turus mengalami peningkatan sekitar 17,6 persen yaitu dari Rp 2.0694 triliun menjadi  Rp4,6564T tapi realiasasi penyerapannya terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 serapan Anggarannya 91,8 persen,  2010 serapan anggarannya 88,5 persen.

“Rendahnya serapan anggaran berdampak tidak maksimal penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang di peroleh masyarakat, dengan rendahnya serapan anggaran secara kontinu, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya selama ini,” kata Herlini dalam rilisnya, Kamis (26/1/2012).
 

“Kemenakertras merupakan kementrian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, serapan rendah berarti program Pemerintah terkait pro-job untuk mendukung akselarasi dan stabilitas ekonomi Indonesia pun tidak maksimal,” tambah Herlini

Menurut Herlini ada beberapa aspek kinerja yang patut dievaluasi oleh kemenkertrans antara lain, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan, dan lemahnya pelaksanaan kegiatan.

Sejumlah kelemahan tersebut, ujar Herlini, mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran. Bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, menjadi trend kecendrungan di Pemerintahan termasuk kemenakertrans untuk berlomba-lomba menghabiskan sisa anggaran jelang akhir tahun akhirnya.

Pagu anggaran APBN-P tahun 2011 kemenakertrans sudah di tetapkan sebesar Rp 4.1630 triliun  turun dari APBN-P tahun lalu Rp 4.6564 triliun.

“Kami berharap dengan turunnya alokasi anggaran tersebut, kemenakertrans bisa lebih optimal lagi menyerap anggaran tahun ini dan terus mengevaluasi rendahnya realisasi penyerapan anggaran selama ini. kemenakertrans juga harus mampu menyelesaikan program-program kerja yang tertunda akibat penyerapannya kurang maksimal,”ujarnya.
 

“Bila serapan anggarannya tidak maksimal bagaimana bisa kebijakan visi Presiden SBY  ‘Pro-job dan pro-poor’ dapat terlaksana? ” kata Herlini.