TRIBUNNEWS.COM - Lembaga non pemerintah, Greenpeace, mengeluarkan pernyataan terkait konflik masyarakat dengan PT Mazuma AgroIndonesia di Rokan Hulu dan PT Arpena Sepakat, Riaudengan.

Hal ini disampaikan melalui juru kampanye Hutan Greenpeace, Joko Arif, melalui rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Sabtu (4/2/2012).

"Konflik sosial di sekitar perkebunan kelapa sawit merupakan masalah serius di Indonesia yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan perusahaan perkebunan sawit secara bijaksana. Greenpeace menolak segala bentuk penggunaan kekerasan seperti penempatan kekuatan polisi bersenjata dalam mengatasi ketegangan sosial seperti yang terjadi dalam kasus PT Mazuma Agro Indonesia,Rokan Hulu dan dalam aksi masyarakat di PT Arpena Sepakat, Riau baru-baru ini," jelas Joko.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan terkait tidak hanya bertanggungjawab dan menghindari penggunaan kekerasan dalam insiden di Riau baru-baru ini namun juga menjadikannya sebagaimeomentum untuk benar-benar menuntaskan akar masalah keresahan sosial di sekitar perkebunan sawit. Terkait dengan hal ini, peninjauan kembali izin konsesi yang adajuga perlu dilakukan terutama untuk melihat kembali aspek penaatan hukumdan penerimaan secara sosial," katanya, lagi.

"Pemerintah harus memanfaatkan pelaksanaan moratorium yang sudah diberlakukan sejak pertengahan tahun lalu sebagai kesempatan untuk menata kembali upaya perlindungan danpengelolaan hutan dan proses menyelesaikan konflik sosial yang merupakan isu yang sangat penting dan mendasar," kata Joko.