Penyebab Konflik Pengusaha-Warga Versi Wamen ESDM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemicu konflik antara pengusaha tambang ataupun perkebunan tidak hanya soal penyimpangan izin usaha.  Wakil Menteri ESDM, Widjojono Partowidagdo mengindikasikan kurangnya pendekatan dan keterbukaan pengusaha serta pemerintah terhadap warga sekitar di lokasi pertambangan.

"Kasus seperti di Bima dan lokasi lainnya karena informasi asimetri artinya, tidak ada keterbukaan dari pemerintah maupun pengusaha dengan warga sekitar," ujar Wakil Menteri ESDM, Widjojono Partowidagdo dalam diskusi bertajuk Kelangkaan SDA Meningkatkan Konflik Baru yang digelar oleh Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia di Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Menurut Widjojono, karena tidak adanya komunikasi, masyarakat sekitar tambang tidak pernah menjadi kelompok yang diuntungkan atas kegiatan tambang. Padahal, lanjut Widjojono, masyarakat lingkar tambang itu yang sebelumnya menghuni dan melakukan perawatan terhadap lingkungannya.

Untuk itu, Widjojono menyarankan, perusahaan sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab, kata Widjojono, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan memberikan sebagian keuntungan dari hasil kegiatan pertambangan lantaran para perusahaan itu melakukan kegiatan pertambangan di tanah masyarakat.

"Hasil tambang jangan hanya dirasakan elit saja, masyarakat juga harus bisa merasakan hasilnya," pungkas Widjojono.