Rapat RUU Pemilu Kembali Buntu

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Panitia Kerja(Panja) RUU Pemilu mengalami deadlock alias buntu. Penyebabnya, anggota komisi II DPR RI belum menemui titik temu perihal angka ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT).

Panja yang melakukan rapat semalam akhirnya memutuskan untuk melanjutkan agendanya di tingkat Panitia Khusus(Pansus).

"Memutuskan masalah PT dibahas dalam tingkat pansus," kata Wakil Ketua Panja RUU Pemilu, Taufik Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Selain soal PT, tiga isu krusial lain yang belum dibahas Panja adalah menyangkut perubahan sistem pemilu terbuka, pengurangan jumlah kursi per dapil, dan penghitungan sisa suara di dapil.

"Kita putuskan bahwa batas kerja Panja adalah Kamis (1/3/2012). Sekalian kita segera bentuk tim perumus dan tim sinkronosasi. Ada kesempatan besok bersidang membahas tiga isu krusial lain dan diharapkan tuntas. Kalau masih kurang, ada waktu rapat pada kamis pagi," jelas Taufik.

Taufik menjelaskan, awal mula mentoknya pembahasan RUU Pemilu dimulai saat anggota panja dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono meminta agar panja memberi kesempatan satu pertemuan lagi demi membahas isu tersebut.

Namun, usulan itu ditolak mengingat waktu mepet yang dimiliki oleh Panja untuk membahas isu-isu krusial yang masih belum disepakati.

Sementara anggota Panja dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf, menyarankan agar isu tiga isu krusial lainnya segera juga dimasukkan ke tingkat pansus.

Pasalnya, dia meyakini Panja takkan mampu mengambil satu kesimpulan terkait masalah itu. Almuzammil pun meminta waktu dua minggu untuk membahas isu terberat itu.

Sementara Anggota Panja dari fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, juga sepakat agar panja dan pansus tidak menghabis-habiskan waktu berdebat, dan lebih baik diserahkan kepada lobi informal di tingkat pimpinan partai.