BBM Naik Petani dan Nelayan Sengsara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus mengalokasikan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar kepada sektor pertanian dan perikanan, karena kenaikan harga BBM yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2012 mendatang akan memberikan beban langsung bagi petani dan nelayan. Petani dan nelayan merupakan komposisi terbesar masyarakat miskin di Indonesia.

“Alokasi pengalihan subsidi BBM harus dipastikan menyentuh kalangan nelayan dan petani, karena mereka kelompok yang sangat rentan terkena kenaikan BBM. Kenaikan sekecil apapun harus memberikan kompensasi yang sesuai bagi kalangan petani dan nelayan secara langsung,"ujar Anggota Komisi IV DPR, Rofi' Munawar dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Senin(5/3/2012).

Menurut Rofi' pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan ke arah kegiatan yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kapasitas modal manusia seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil menengah, pemberdayaan petani, pendidikan dasar dan kesehatan.

Rofi' mengatakan Biro Pusat Statistik (BPS) per Maret 2011 mencatat masih ada 30.02 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan komposisi penduduk miskin pedesaan sebanyak 18.97 juta jiwa dan 11.05 juta penduduk miskin perkotaan.

"Jumlah penduduk yang rentan miskin sebanyak 27 juta jiwa. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebenarnya bisa disetarakan dengan jumlah petani gurem, karena mereka inilah kelompok yang rentan,"katanya.

Menurut studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) tahun 2009 menggambarkan bahwa 82% pekerja miskin kini berada di perdesaan dan 66% diantaranya terkait bidang pertanian. Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini jumlah nelayan miskin tercatat 7,87 juta orang atau 25,14 % dari jumlah penduduk miskin nasional.

Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan, seluruh opsi dan kompensasi yang dirumuskan pemerintah harus benar-benar matang dan terintegratif. Kenaikan BBM dalam kenyataanya memberikan efek psikologis bagi kenaikan berbagai komoditas di sektor kehidupan lain, diantaranya kenaikan bahan pokok yang akan sangat memberatkan bagi kalangan petani dan nelayan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam rapat dengan DPR (28/2/2012) lalu menyatakan ada dua opsi yang diajukan pemerintah, Pertama kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Opsi kedua adalah memberikan subsidi secara konstan atau tetap Rp 2.000 per liter untuk bensin premium dan solar. Jadi jika ada lonjakan harga, subsidi tidak berubah dan yang berubah hanya harga jualnya.

”Kenaikan BBM tahun 2005 dan 2008 harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi pemerintah. Ketika itu petani merasakan langsung dampak kenaikan yang terjadi, diantaranya kenaikan harga barang-barang konsumsi maupun kenaikan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida yang membuat biaya produksi melonjak. Selain itu naiknya biaya transportasi produk hasil pertanian yang dipasarkan ke daerah perkotaan.” tegas Rofi’.

Dalam APBN 2011 Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan US$ 80 /barel, namun realisasinya US$ 109,94. Sedangkan pada APBN 2012 ditetapkan ICP US$ 90/ barel sementara realisasi ICP pada Januari 2012 mencapai US$ 115,91 / barel, Desember – Februari US$ 116,12 dan saat ini sudah mencapai US$ 121,75/ barel. Pembengkakan ini menyebabkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 60,4 triliun dan menyebabkan sisa pembiayaan anggaran lebih (silpa) turun drastis dari seharusnya.